Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra: Komunikasi Prabowo-Luhut Bukan Penjajakan Koalisi

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri Rakernas di Jakarta, 5 April 2018. Sebanyak 34 pengurus daerah telah menyatakan dukungan dan mendesak Prabowo segera deklarasi. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri Rakernas di Jakarta, 5 April 2018. Sebanyak 34 pengurus daerah telah menyatakan dukungan dan mendesak Prabowo segera deklarasi. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan komunikasi antara Ketua Umumnya Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merupakan hal biasa yang kerap dilakukan keduanya. Komunikasi tersebut, kata dia, jangan dianggap sebagai penjajakan politik untuk pemilu 2019.

"Prabowo akan maju dalam Pilpres 2019 sudah final. Tidak ada kegalauan," kata Andre saat dihubungi Tempo pada Kamis, 19 April 2018.

Andre menuturkan persahabatan antara Prabowo dengan Luhut sudah dijalin sejak keduanya menjadi anggota TNI. Bahkan, keduanya semakin dekat karena berada dalam satuan khusus di tubuh TNI, yakni Komando Pasukan Khusus. "Mereka punya hubungan baik. Bahkan, menjadi rekan bisnis," ujarnya.

Baca: Gerindra Bantah Prabowo Paceklik Logistik, Kader Ongkosi Kampanye

Prabowo Subianto telah dideklarasikan oleh Gerindra untuk maju sebagai capres 2019. Namun belakangan muncul kabar bahwa Prabowo berpotensi tak jadi maju dan hanya akan menjadi king maker.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan hingga kini belum ada kepastian Prabowo akan mendaftarkan diri sebagai capres untuk pemilu 2019. Menurut dia, peluang Prabowo tak maju masih terbuka. "Selama itu belum didaftarkan, peluang itu masih tetap ada, dan pengalaman selama ini begitu saja," kata Hidayat pada 16 April 2018.

Menurut Andre, Prabowo pasti akan maju melawan Joko Widodo pada pemilu 2019. Karena itu, ia mengatakan bahwa timbulnya wacana Prabowo hanya menjadi king maker atau pembuat keputusan adalah tidak tepat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: PKS Sebut Prabowo Belum Tentu Maju Pilpres 2019

"Jangan pernah berpikir kembali bahwa mandat tersebut ingin diberikan ke orang lain. Tidak ada istilah mandat akan diberikan ke Gatot Nurmantyo. Calon presiden Gerindra Prabowo bukan Gatot," kata Andre.

Sejauh ini, menurut Andre, PKS sebagai partai koalisi juga telah menerima dan mendukung keputusan Gerindra yang mengusung Prabowo. Jika ada segelintir elit PKS yang menyebut Prabowo belum tentu maju itu tidak benar.

PKS, kata dia, mempunyai hak untuk menyodorkan calon presiden maupun wakil presiden untuk diusung. Apalagi, PKS juga masih menjaring sembilan nama dari kadernya untuk didorong maju pada Pemilu 2019. "Yang bilang Prabowo belum tentu maju itu bukan dari pernyataan resmi Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. Yang resmi dari PKS Prabowo yang akan maju," kata Andre.

Ia pun menilai wacana Prabowo tidak maju digulirkan biasa dalam dinamika politik.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.


Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

4 jam lalu

Wapres Ma'ruf Amin. ANTARA/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.


Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

4 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

4 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

5 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.


Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

5 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.


Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.


Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.


Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

8 jam lalu

Anies Baswedan meladeni warga yang mau berfoto bersama saat acara ulang tahun Anies yang ke-55 di Pendopo Anies Baswedan, Jakata Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.


Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

8 jam lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.